LEBAK, 30 Maret 2026 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Kemasyarakatan BADAK BANTEN angkat bicara terkait mencuatnya ketegangan antara Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, dan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, dalam acara Halalbihalal di Pendopo Kabupaten Lebak, Senin (30/3).
Peristiwa yang berujung pada aksi walk out Wakil Bupati tersebut sontak menjadi sorotan publik. Insiden itu dinilai bukan sekadar dinamika internal, melainkan telah mencederai etika kepemimpinan di ruang pemerintahan yang seharusnya dijaga wibawanya.
Ketua OKK DPP BADAK BANTEN, Ki Bangkol, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kegaduhan yang terjadi di forum resmi tersebut.
> “Kami sangat menyayangkan peristiwa ini. Apa yang terjadi di Pendopo bukan sekadar dinamika biasa, tetapi sudah masuk pada ranah yang mencederai etika kepemimpinan. Seorang pemimpin seharusnya mampu menjaga sikap, tutur kata, dan wibawa, bukan justru mempertontonkan ketegangan di hadapan publik dan aparatur negara,” tegasnya.
Ia menilai, pernyataan yang mengarah pada ranah pribadi dalam forum resmi pemerintahan menunjukkan kurangnya kedewasaan dalam berpolitik dan berorganisasi.
> “Membawa persoalan pribadi atau masa lalu ke dalam forum resmi adalah tindakan yang tidak pantas. Ini bukan hanya merusak hubungan internal, tetapi juga berpotensi mencoreng marwah Pemerintah Kabupaten Lebak di mata masyarakat,” lanjutnya.
Lebih jauh, Ki Bangkol mengingatkan bahwa disharmoni antara pimpinan daerah dapat berdampak langsung terhadap jalannya roda pemerintahan.
> “Jika pimpinan daerah sudah tidak sejalan, maka yang menjadi korban adalah masyarakat. Program bisa terhambat, birokrasi kehilangan fokus, bahkan berpotensi terjadi tarik-menarik kepentingan di internal pemerintahan,” ujarnya.
BADAK BANTEN DPP menegaskan, masyarakat tidak membutuhkan tontonan konflik dari para pemimpinnya, melainkan bukti nyata kinerja dan keberpihakan kepada rakyat.
> “Rakyat tidak butuh drama kekuasaan. Rakyat butuh solusi, pembangunan, dan kesejahteraan. Jangan sampai amanah yang diberikan justru ternodai oleh ego dan kepentingan pribadi,” tambahnya dengan nada tegas.
Di akhir pernyataannya, BADAK BANTEN DPP mendesak agar kedua pimpinan daerah segera melakukan evaluasi diri serta membangun kembali komunikasi yang sehat demi menjaga stabilitas pemerintahan di Kabupaten Lebak.
> “Jabatan ini adalah amanah rakyat. Jika tidak mampu menjaga keharmonisan dan etika kepemimpinan, maka wajar jika publik mempertanyakan kapasitas dan kelayakan sebagai panutan masyarakat. Pemimpin seharusnya memberi teladan, bukan mempertontonkan konflik yang mencederai kepercayaan publik,” pungkasnya.
Achmad Khotib
Kaperwil Banten
